Nusakabari.com —- KotaBEKASI — Penguatan ketahanan keluarga dan sekolah menjadi sorotan dalam seminar dan dialog bertajuk “Ketahanan Sekolah & Keluarga, Benteng Penanggulangan LGBTQ” yang digelar di Aula SMK Bhakti Kartini, Kota Bekasi, Rabu (12/8/2026).
Forum yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB itu mempertemukan unsur pendidikan, keluarga, praktisi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan untuk membahas peran lingkungan keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter serta mendampingi generasi muda menghadapi dinamika sosial.
Ketua Divisi Ketahanan Keluarga Alpiind Jabar, Hj. Li Marlina, S.Pd., menjadi salah satu narasumber. Hadir pula Wakil Ketua Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI dan GNKK Dr. Hj. Tuty Mariani, M.M., serta praktisi kesehatan GNKK dr. Reno Yovial. Diskusi dimoderatori H. Dani Wahab, S.Sos.I.
Li Marlina menekankan pentingnya menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan anak.
Penguatan tersebut, antara lain, dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, pendampingan, perhatian terhadap lingkungan pergaulan, serta keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak.
Menurut perspektif yang disampaikan dalam forum, sekolah juga tidak semata-mata menjadi tempat transfer pengetahuan.
Lingkungan pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter, interaksi sosial, dan pemberian pendampingan kepada peserta didik.
Tema LGBTQ menjadi salah satu isu yang dibawa ke ruang dialog.
Penyelenggara menekankan pendekatan edukasi dan penguatan peran keluarga serta sekolah dalam merespons isu tersebut.
Perspektif Ustaz Verry
Dari perspektif Ustaz Verry, edukasi mengenai isu LGBT perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Ia memandang sekolah sebagai salah satu ruang penting untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai isu sosial dan seksual yang berkembang di lingkungan mereka.
Dalam pemaparannya, Verry menyebut edukasi yang diberikan mencakup pembahasan mengenai latar belakang kemunculan fenomena LGBT, faktor yang menurutnya berpengaruh, bagaimana fenomena tersebut berkembang di masyarakat, serta langkah pencegahan yang ingin didorong oleh gerakan yang mereka usung.
Verry juga menekankan pentingnya membangun gerakan yang tidak berhenti pada satu kegiatan.
Menurut dia, keterlibatan sekolah perlu diperluas dengan menggandeng masjid, kegiatan taklim, pesantren, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Kalau kita diam berarti bukan gerakan,” ujar Verry, sebagaimana dirangkum dari pemaparannya dalam kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan gagasan pembentukan gerakan berkelanjutan yang disebut sebagai Gerakan Nasional Anti Penyelewengan Seksual.
Program itu, menurut dia, diarahkan untuk diperluas ke tingkat kecamatan di Kota Bekasi melalui kolaborasi lintas elemen.
Verry juga menyampaikan bahwa pendekatan terhadap individu harus tetap mengedepankan kasih sayang, sembari menegaskan sikapnya terhadap perilaku yang ia nilai bertentangan dengan norma yang dianut gerakan tersebut.
“Insya Allah Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan, menjadi kota santri,” kata Verry.
Masuk ke Ranah Kebijakan
Selain edukasi, isu LGBTQ juga bersinggungan dengan pembahasan kebijakan di tingkat Kota Bekasi.
Dalam sosialisasi yang berlangsung pada hari yang sama, anggota DPRD Kota Bekasi menyampaikan perkembangan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan isu tersebut.
Raperda disebut telah memasuki pembahasan di panitia khusus (Pansus).
Selanjutnya, DPRD berencana melakukan forum group discussion (FGD) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun masukan terhadap draf regulasi.
Setelah proses penjaringan aspirasi, draf tersebut direncanakan dikonsultasikan kepada instansi hukum di Jawa Barat untuk memperoleh kajian terhadap substansi dan pasal-pasal yang dapat dimasukkan.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya mencari bentuk regulasi yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merespons persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat.
Adapun substansi akhir raperda masih harus melalui pembahasan, kajian, serta proses legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di lapangan, sosialisasi mengenai isu tersebut juga direncanakan diperluas.
Penyelenggara menyebut kegiatan berikutnya akan menyasar sekolah-sekolah lain dan secara bertahap diarahkan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bekasi.
Sekolah dan Keluarga Jadi Titik Awal
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan dua pendekatan yang berjalan beriringan: edukasi di lingkungan sekolah dan keluarga serta pembahasan kebijakan di tingkat pemerintahan.
Bagi penyelenggara, keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membangun nilai, pola komunikasi, dan ketahanan anak. Sekolah kemudian menjadi ruang penting untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus memastikan peserta didik mendapatkan pendampingan yang memadai.
Karena itu, isu yang dibahas tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan regulasi.
Komunikasi orang tua dan anak, kapasitas guru dalam mendampingi siswa, edukasi yang bertanggung jawab, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman juga menjadi bagian dari pembahasan.
Pada akhirnya, forum di SMK Bhakti Kartini menjadi ruang pertemuan berbagai perspektif—pendidikan, keluarga, kesehatan, sosial, keagamaan, dan kebijakan publik—dalam merespons isu LGBTQ yang tengah menjadi perhatian di Kota Bekasi.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan ketahanan sekolah dan keluarga diharapkan tidak berhenti pada perdebatan mengenai istilah atau fenomena, tetapi berlanjut pada upaya membangun lingkungan yang mampu mendampingi anak secara bertanggung jawab, menjaga tumbuh kembang mereka, serta memperkuat peran keluarga dan sekolah sebagai ruang pendidikan karakter.
