Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Koordinasi Terkait Sekolah Rakyat Bersama Gubernur Jabar dan Mensos RI

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusakabari.com – Bogor – Rapat Koordinasi mengenai Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang di gelar di auditorium Gedung Setda Kabupaten Bogor langsung di pimpin oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Kamis, 13/3/2025.

Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beserta Kepala Daerah se Provinsi Jawa Barat salah satunya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim, Bapelitbangda dan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Dalam paparannya, Mensos RI Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat ini menjadi target untuk Provinsi Jawa Barat dibangun 30 sekolah rakyat dengan satu kabupaten atau kota datu sekolah rakyat.

Baca Juga :  TMMD 2026 Sasar Infrastruktur dan Sosial, Tri Adhianto Dorong Pembangunan Berkelanjutan Tepat Sasaran

Sekolah Rakyat ini menjadi diutamakan untuk keluarga miskin dan berdomisili di dekat bangunnya sekolah rakyat tersebut, untuk indikatornya akan ditentukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Sementara tanggapan ini dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambut baik dan akan segera di konsolidasikan kepada Bupati dan Wali Kota agar menentukan panlok sekolah rakyat tersebut.

“Lagi dikombinasikan semua untuk membandingkan satu dengan yang lain, tapi acuannya sekolah unggulan,” katanya.

Ia tegaskan akan segera dikoordinasikan bersama Bupati dan Wali Kota terkait sekolah rakyat itu, akan segera ditentukan lokasinya dan menargetkan memutus transmisi kemiskinan.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto juga menyambut baik program sekolah rakyat ini yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik untuk anak anak yang putus sekolah yang akan diwajibkan program 12 tahun belajar.

Baca Juga :  DPRD Jabar Tinjau Kota Bekasi, Dorong Peningkatan Data dan Pengembangan UKM

“kami kepala daerah di Jawa Barat akan membahas mengenai ini dan sesuai kriterianya, tinggal rapat kembali untuk menentukan titik lokasinya dan ajukan ke Provinsi Jawa Barat” Jelas Tri Adhianto.

Dengan adanya program sekolah rakyat ini, Tri mengaku program terbaik untuk masyarakat, karena menurutnya jika anak pengemis tidak perlu mengikuti jejak menjadi pengemis lagi, ia bisa bersekolah dengan berbagai kurikulum yang disadurkan di sekolah rakyat sehingga kata Gubernur Jawa Barat betul untuk memutus transmisi kemiskinannya.

 

Red.

Sumber : Biro Humas Kementerian Sosial RI(Ndoet/Dokpim)

Berita Terkait

Kudatuli dan Jejak Demokrasi: Harga Kebebasan yang Tak Boleh Dilupakan
H. Sudjatmiko S. T,. Menyiapkan Tangan-Tangan Terampil di Balik Rumah Layak Kota Bekasi
PWI Jabar Matangkan Konferprov 2026, Sosialisasi Tahap I Tekankan Transparansi dan Demokrasi
Samuel Sitompul : Dari Gotong Royong ke Konsolidasi, PBB Kota Bekasi Menatap Babak Baru
Muslim Tampubolon Nahkodai PBB Kota Bekasi, Sinergi Lintas Ormas Diperkuat
Saat Deteksi Dini Menjadi Barometer Kesehatan Warga Bekasi
Akta Cerai Tak Tercatat di Pengadilan Agama, Data Keluarga HO Terlanjur Terpecah
Daya Beli Dijaga, UMKM Digerakkan, Warga Disatukan di Bekasi Selatan

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 22:17 WIB

Kudatuli dan Jejak Demokrasi: Harga Kebebasan yang Tak Boleh Dilupakan

Senin, 27 Juli 2026 - 19:33 WIB

H. Sudjatmiko S. T,. Menyiapkan Tangan-Tangan Terampil di Balik Rumah Layak Kota Bekasi

Senin, 27 Juli 2026 - 06:51 WIB

PWI Jabar Matangkan Konferprov 2026, Sosialisasi Tahap I Tekankan Transparansi dan Demokrasi

Minggu, 26 Juli 2026 - 20:07 WIB

Samuel Sitompul : Dari Gotong Royong ke Konsolidasi, PBB Kota Bekasi Menatap Babak Baru

Minggu, 26 Juli 2026 - 17:19 WIB

Muslim Tampubolon Nahkodai PBB Kota Bekasi, Sinergi Lintas Ormas Diperkuat

Berita Terbaru