Nusakabari.com — KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjanjikan karpet merah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemangkasan birokrasi perizinan.
Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, menjamin izin usaha kini bisa diterbitkan dalam hitungan jam, bukan lagi berhari-hari, demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah taktis ini diambil mengingat UMKM terbukti menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tangguh dibandingkan industri skala besar.
“Kalau dokumennya lengkap, perizinan bisa selesai satu hari, bahkan hitungan jam. Kami tidak ingin mempersulit atau menghambat orang berusaha, karena itu justru akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan daerah,” tegas Harris Bobihoe di Bekasi, Sabtu (17/01/26).
Pernyataan tersebut disampaikan Harris saat meninjau kebangkitan kembali Rumah Makan Sambel Hejo Sambel Dadak (SHSD) yang baru saja beroperasi kembali pasca-musibah kebakaran.
Menurutnya, pemulihan cepat unit usaha seperti SHSD membuktikan vitalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha, baik lewat regulasi maupun akses permodalan.
Fokus Kemasan untuk Pasar Global
Selain mempermudah pintu masuk lewat perizinan, Pemkot Bekasi kini menggeser fokus pembinaan pada kualitas akhir produk, khususnya pengemasan (packaging). Harris menilai, kelemahan utama produk lokal seringkali bukan pada rasa atau kualitas bahan, melainkan tampilan visual yang kurang menjual.
Dengan perbaikan kemasan, Harris optimistis produk UMKM Bekasi tidak hanya jago kandang, tetapi siap berkompetisi di pasar ekspor.
“Kita bantu bagaimana mereka mengolah, lalu mengemas produknya dengan baik. Kalau sudah rapi dan layak, peluang untuk berkembang sampai ekspor itu terbuka,” ujarnya.
Sport City dan Wisata Alternatif
Di sisi lain, Harris menyadari keterbatasan bentang alam Bekasi yang minim wisata pegunungan atau laut. Sebagai kontra-strategi, Pemkot Bekasi tengah mematangkan konsep Sport City dan wisata kuliner sebagai magnet ekonomi baru.
Harris menjelaskan, kolaborasi lintas sektor—melibatkan Dinas Koperasi, UMKM, dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan—tengah digalang secara masif.
Skema ini disiapkan tidak hanya untuk pengembangan usaha normal, tetapi juga sebagai jaring pengaman bagi UMKM yang terdampak bencana agar bisa segera bangkit melalui skema kredit lunak dan bantuan teknis.
“Kami sangat memperhatikan UMKM, bahkan yang kecil sekalipun. Karena kami sadar, penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah itu bukan hanya industri besar,” pungkasnya.
red
Penulis : (DND/Dokpim)
Editor : red
