Nusakabari.com — BEKASI — Forum Wartawan Peduli Lingkungan (FWPL) menyoroti kondisi darurat sampah di Kota Bekasi menyusul terganggunya operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu akibat hujan yang terjadi secara terus-menerus dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua FWPL, Ade Muksin, menegaskan bahwa krisis sampah yang kini terjadi tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor cuaca. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akumulasi dari lemahnya perencanaan, mitigasi risiko, dan tata kelola lingkungan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
“Hujan adalah peristiwa tahunan yang seharusnya sudah diperhitungkan dalam perencanaan pengelolaan sampah. Jika TPA sampai longsor dan akses tertutup, itu menandakan ada kelalaian sistemik, bukan kejadian mendadak,” ujar Ade Muksin, Minggu (18/01/2026).
Ade menjelaskan, persoalan overkapasitas TPA Sumur Batu bukan isu baru dan telah berulang kali disoroti berbagai pihak. Namun hingga kini, belum terlihat langkah strategis yang benar-benar menyentuh akar persoalan, terutama dalam pengurangan sampah dari hulu dan penguatan infrastruktur pengolahan.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sampah menumpuk di permukiman, pengangkutan tersendat, dan potensi gangguan kesehatan semakin besar. Ini menyangkut pelayanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
FWPL menilai darurat sampah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mencerminkan rendahnya akuntabilitas kebijakan lingkungan hidup. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan TPA, penggunaan anggaran, serta kebijakan jangka menengah dan panjang di sektor persampahan.
“Jika pemerintah hanya merespons dengan langkah darurat tanpa pembenahan struktural, krisis seperti ini akan terus berulang setiap musim hujan. Bekasi membutuhkan kepemimpinan lingkungan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan,” kata Ade.
Sebagai informasi, Forum Wartawan Peduli Lingkungan (FWPL) merupakan wadah jurnalis lintas media yang fokus pada isu lingkungan hidup, kebijakan publik, dan keberlanjutan.
FWPL aktif melakukan advokasi, edukasi publik, serta pengawasan kebijakan lingkungan agar sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
FWPL mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengambil langkah konkret dan transparan agar persoalan sampah tidak terus menjadi krisis tahunan yang merugikan publik.
red
